Mendagri Sebut Siaga Satu di Sulut Sebagai Keharusan

Status siaga satu ditetapkan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey merespon keberadaan ISIS di Marawi, Filipina Selatan. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menganggap keputusan Gubernur sangat tepat.

“Harus, enggak ada masalah,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat 16 Juni 2017.

Menurut Tjahjo status tersebut wajar jika disematkan di daerah lain di Pulau Sulawesi. Sebab sebagai wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Filipina Selatan, Sulawesi perlu membentengi perbatasan.

Jangan sampai ada celah sedikitpun bagi pelaku teror untuk masuk ke Tanah Air. “Kalbar, Entikong Sanggo, Kaltim, malinau, moratara, Sulteng Palu, Maluku, Morotai Sulut Bitung Sangihe Talaud, saya kira wajar siaga 1, termasuk untuk gerakan siskamling,” lanjut Tjahjo.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di sana juga dikatakan terus berkoordinasi. Terutama dalam melakukan deteksi dini terkait perkembangan yang ada, begitu juga dengan TNI.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menyebut status itu belum terlalu dibutuhkan. “Belum dulu lah. Saya mengerti masalah ISIS, saya dapat informasi dari mana-mana. Jadi belum (siaga) dulu. Waspada boleh-boleh saja, enggak usah pakai siaga-siagaan lah,” kata Ryamizard.

Ryamizard menyebut peningkatan kewaspadaan di Sulut memang mau tak mau harus dilakukan. Mengingat bagian utara dari Pulau Sulawesi itu sangat dekat dengan Filipina Selatan, tempat bercokolnya ISIS di Asia Tenggara.

Pihaknya juga telah melakukan latihan bela negara terhadap kader di Sulut secara berkala. Sehingga sudah siap jika harus bertempur ideologi dengan ISIS, misalnya.

“Sudah bela negara di sana tiap hari,” kata Ryamizard.

Kontak senjata antara otoritas Filipina dan ISIS di Marawi, Filipina Selatan menjadi latar belakang penetapan status siaga satu. Dalam waktu dekat, Ryamizard akan berkumpul bersama empat Menteri Pertahanan negara lain untuk membahas hal ini.

Perlu koordinasi untuk memetakan titik-titik mana saja, baik perairan maupun batas darat, yang perlu ditingkatkan penjagaannya. Guna mengantisipasi supaya tak ada bibit-bibit ISIS mengokupasi negara tetangga Filipina.

“Perkembangannya akan kita bahas tanggal 19 Juni nanti, kumpul bersama Menhan Malaysia, Filipina, Singapura denfan Brunei. Biar mereka tahu kalau asa apa-apa, kita sudah siap. Di Tarakan nanti,” pungkas Ryamizard.

Sumber Metrotvnews.com