Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kotamobagu

Delapan Perusahaan Finance di Kotamobagu Belum Miliki Peraturan Perusahaan

KOTAMOBAGU, BULAWANEWS.COM – Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kotamobagu, menyampaikan ada 8 (Delapan) perusahaan Finance di Kotamobagu belum memilki  peraturan perusahaan

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Dinas Disperinaker Hidayat Mokoginta, Sekalipun tidak merinci satu persatu nama perusahaan tersebut, Tetapi menurut data yang dimilki bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak milki peraturan perusahaan karena tidak pernah melaporkannya

“Sesuai data yang kami miliki ada delapan perusahaan Finance yang beroperasi di Kotamobagu belum memilki peraturan perusahaan, Padahal sering kami lakukan penyampaian secara lisan maupun tertulis,” ungkap Mokoginta, Rabu (30/5/2018)

Lebih lanjut Dia menambahkan pengawasan terhadap perusahaan belum maksimal. Namun, dia menegaskan bukan berarti pihaknya tidak turun ke lapangan. Tapi, karena pengawasan baru dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Jika dalam pengawasan ditemukan perusahaan yang tidak memiliki peraturan perusahaan, pihaknya akan memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti. Jika dalam waktu tiga bulan tidak ditindaklanjuti, perusahaan bisa diberikan sanksi mulai teguran sampai pencabutan izin.

“Kami menghimbau agar perusahaan-perusahaan Finance segera membuatnya dan melaporkan kepada Disperinaker,” himbaunya

Sementara itu, pengawas Ketenagakerjaan Disperinaker Sulawesi Utara (sulut) , Martinus Rorong melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa wajib hukumnya perusahaan membuat peraturan perusahaan dan meminta Dinas Kabupaten/Kota untuk lebih memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian secara resmi

“Perusahaan wajib membuat peraturan perusahaan, Dan meminta Dinas Kab/Kota lebih intens lagi mensosialisasikan ke perusahaan,” jelasnya

Peraturan perusahaan sudah di atur dengan jelas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang memperkejakan minimal 10 orang karyawan wajib membuat peraturan perusahaan yang memuat  sekurang-kurangnya Hak dan Kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban karyawan, syarat kerja serta tata tertib perusahaan

Masa berlakunya peraturan perusahaan paling lama adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal disahkan peraturan perusahaan tersebut oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dan setelah 2 (dua) tahun, Maka peraturan perusahaan tersebut wajib diperbahurui kembali dan di daftarkan kembali kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat (David)

Komentar Facebook

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Menangkan BERKAH Dan OD-SK Di Bolsel, Nayodo Koerniawan Turun Lansung Kampanye.

POLITIK, BULAWANEWS.COM – Nayodo Kurniawan turun lansung berkampanye untuk menangkan Pilkada Bolaang Mongondow (Bolsel) dan ...