Irawan Damopolii

Desak Tuntaskan Laporan Dugaan Kasus Penyerobotan Tanah, LSM LP3T Kirim Surat Ke Kapolda Sulut

HUKRIMBULAWANEWS.com – LSM Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Totabuan (LP3T) mengaku gerah hingga melayangkan surat langsung ke Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito. Hal ini dilakukan oleh LP3T terkait dengan dugaan Kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan Sintje Mokoginta di Polda Sulut yang tak kunjung diproses secara maksimal oleh penyidik Polda Sulut.

Kordinator Investigasi LSM LP3T, Irawan Damopolii, menjelaskan, Bahwa isi surat tersebut berisi jabaran dugaan kasus penyerobotan tanah yang tidak diproses secara maksimal oleh oknum penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sulut.

“Dalam surat tersebut faktanya penyelidikan hanya dilakukan kepada pelapor saja, dan terlapor di duga tidak di periksa, bahkan tidak di pernah dilakukan mediasi antara pelapor dan terlapor, jadi ini sebuah mekanisme hukum yang tidak masuk akal.” Ujar Irawan, Pada Rabu (31/10/2018).

Menurut, Irawan bahwa ada fakta yang aneh yaitu dikeluarkannya SP2HP oleh penyidik yang isinya justru merupakan SP3 kasus dihentikan, sebab SP2HP sangat jelas di atur oleh Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 yaitu pelapor mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi terkait kasus yang dilaporkan.

“Pada Pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan tranparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan,” tegas Irawan.

Lebih lanjut, inti LP3T mengirim surat kepada Kapolda Sulut sebagai langkah persuasif sebelum berencana akan turun untuk melakukan aksi unjuk rasa di Polda Sulut. Sebab selama ini penyidikan terkesan lambat dan para terlapor tidak kunjung diperiksa

“Ingat dugaan kasus penyerobotan tanah ini juga berproses di lembaga pengadilan, dan dalam hal ini LP3T memantau seluruh proses persidangan baik di PTUN maupun Pengadilan Negeri,” terangnya.

Irawan berharap dengan mengirimkan surat yang ditembuskan ke Presiden RI, Komisi III DPR RI, Kapolri, Kompolnas RI, Disreskrimum Mabes Polri, KPK RI  dan lainnya tersebut bisa menjadi pelecut penyidikan untuk lebih cepat. Sebab kasus ini akan didengar oleh Presiden serta petinggi-petinggi Polri. “oleh sebab itu Polda Sulut harus berani menuntaskan kasus ini dan diharapkan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum,” pungkas Irawan. (Man)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Kader PAN Gugat PAN

HUKRIM, BULAWANEWS.COM – Kader PAN Hj Nurhidja Kadengkang, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu ...