LSM LP3T Irawan Damopolii Memegang Surat (foto/man)

LSM LP3T Soroti Pelayanan Pemdes Desa Kopandakan

KOTAMOBAGU, BULAWANEWS.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Totabuan (LP3T), menilai Oknum Sangadi dan Sekretaris Desa Kopandakan Satu telah bertindak arogan dan sewenang-wenangnya dengan menghilangkan hak warga untuk mendapatkan pelayanan publik.

Sekretaris LSM LP3T, Irawan Damopolii, dalam diskusi bersama Sangadi Kopandakan Satu, Muslim Tungkagi didampingi Sekdes, di ruang kerjanya, Senin (29/10/2018) menurut penilaiannya surat yang di tanda tanganinya oleh Sangadi dan setelah diipelajari juga diperhatikan diduga isinya bohong semua.

Irawan Damopolii di ruang kerja Sangadi Kopandakan (foto/man)

Dan pernyataan tersebut disampaikan dihadapan Sangadi dan Sekdes serta beberapa awak media yang meliput

“Ada tiga poin yang dijelaskan dalam surat tersebut, konteks menyurat, konteks kuasa hukumnya tidak jelas serta menunggu sebuah keputusan Kasasi yang tidak masuk akal dan ketiganya  diduga isinya bohong semuanya,”

“Faktanya dalam surat tersebut tidak disertai lampiran dan isinya tidak jelas dan mengada-ada,” ungkap Irawan dihadapan Sangadi dan Sekdes

Lanjutnya Irawan, Permohonan Marham Tubuon untuk membuat Kart Desa atas sebuah bidang tanahnya karena telah memiliki kekuatan hukum tetap, Jika tidak diproses berencana akan melaporkanke Ombusdman.

“Saya akan membuat laporan tertulis untuk disampaikan ke pihak Ombusman, karena saya melihat Sangadi dan Sekdes tidak paham hukum, mereka menyandera dan mengabaikan hak warga hanya dengan secarik kertas yang disebut surat yang isinya bohong semua, ketimbang keterangan putusan pengadilan. “Oleh sebab itu kami akan laporkan tentang Penyelenggara Negara model begini.” Tegas Irawan

Sementara itu, Sangadi Kopandakan Satu, Muslim Tungkagi, menyampaikan apa yang di tanda tangani merupakan sebuah surat yang berasal dari keputusan KUD Inaton. “Ini surat yang kami buat berdasarkan keputusan pengurus KUD Inaton,” penjelasan Tungkagi.

Seperti diketahui sebelumnya terjadi sengketa tanah antara Marham Tubuon (tergugat) dan KUD Inaton (penggugat) yang berujung dibawah ke ranah hukum yang dimenangkan oleh Marham Tubuon berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu Nomor: 03/PDT.G/2017/PN.KTG/Tanggal 28 September 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Manado Nomor: 36/PDT/2018/PT.MND Tanggal 12-04-2018.

Serta berdasarkan Surat Ketua PN Kotamobagu Nomor W.19.U4/236/HPD Perihal: Laporan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. (Tim Bulawanews)

Komentar Facebook

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

TPID Kotamobagu Gelar High Level Meeting.

KOTAMOBAGU, BULAWANEWS.COM – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotamobagu menggelar pertemuan yang dilaksanakan di Hotel ...