Kantor Desa Kopandakan I (foto/david)

Pemdes Kopandakan I Di Duga Tidak Memberikan Pelayanan Prima Kepada Warganya

KOTAMOBAGU, BULAWANEWS.COM – Pemerintah Desa (Pemdes) Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Terkesan tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasalnya Sangadi (Kepala Desa,red) Muslim Tungkagi, diduga tidak memproses, Bahkan bernuansa mempersulit salah satu warga Desa Kopandakan Satu, Marham Tubuon, dalam mengajukan Permohonan pengurusan KARD Desa sebidang tanah

“Sangadi selalu beralasan bahwa tanah milik saya ini masih berproses di ranah Hukum. Padahal saya sudah mengantongi surat putusan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, bahwa tanah yang dijual oleh KUD kepada saya ini sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Marham, Selasa  (23/10/2018).

Lebih lanjut, Marham mengunkapkan surat hanya ditulis oleh tangan tanpa ada nomor surat, “Nah bagi saya ini tak adil karena saya tidak mendapat kepastian jelas dari Sangadi,” ungkap Marham.

Sementara itu, Sangadi Kopandakan satu, Muslim Tungkagi, ketika ditemui Bulawanews.com diruang kerjanya dirinya membantah jika mempersulit warganya dan mengatakan dirinya sudah memberikan surat hasil klarifikasi dari pihak KUD Inaton sudah di tandatangani dan cap.

“Surat yang diberikan kepada Marham Tubuon itu hasil klarifikasi dari saya dan sudah ditulis tangan tanpa disertai nomor surat itu juga sudah resmi, dan surat tersebut telah mendapat tandatangan dan cap dari kita.” Singkat Tungkagi

Lebih lanjut, Muslim ketika ditanya mengenai soal jaminan bagi pelayanan terhadap permohonan warganya tersebut, Ia pun tidak bersedia menjelaskan lebih jauh

“Mohon maaf, Tolong hargai saya tidak bisa memberikan tanggapan,” ungkapnya

Perlu diketahui bahwa Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu, Ir. Hj Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan SH, terus memaksimalkan program pelayanan bagi masyarakatnya secara prima dan menyeluruh.

Bahkan, Walikota terus menegaskan agar setiap SKPD hingga pemerintah desa dan kelurahan wajib mengutamakan pelayanan bagi masyarakat sebagai wujud visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. (David)

Komentar Facebook

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Dandes Desa Kopandakan Satu sebagian di alokasikan untuk program kesehatan masyarakat

KOTAMOBAGU,BULAWANEWS.COM – Pemerintah Desa Kopandakan Satu merencanakan pada tahun 2020 mendatang melalui anggaran APBDes akan  ...