Wabup Pohuwato Hadiri Rapat Monitoring FGD bersama KPK RI
Wabup Pohuwato Amin Haras bersama Pimpinan Daerah saat mengikuti Rapat Monitoring FGD bersama KPK RI/Foto: Dahlan

Wabup Pohuwato Hadiri Rapat Monitoring FGD bersama KPK RI

POHUWATO,BULAWANEWS.COM – Wakil Bupati (Wabup) Pohuwato, Amin Haras, bersama Kepala BKD Iskandar Datau, Inspektur Daerah, Moh. Trizal Entengo, dan Kadis Penanaman Modal, Sudin Ali menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi FGD, tentang Penyelamatan Aset dan Keuangan Negara, di Grand Q Hotel, Gorontalo, Rabu 19 Juni 2019.

Adapun kegiatan yang di prakarsai oleh Komisi Pemberantasan Koprupsi Republik Indonesia (KPK RI) ini dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan daerah Se-Provinsi Gorontalo.

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim dan dihadiri juga Tim Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, Ibu Dian Patriah.

Wabup Amin Haras mengatakan, bahwa rapat FGD yang digelar oleh KPK RI ini adalah terkait dengan penyelematan aset dan keuangan negara. Ini merupakan tugas mereka terkait dengan permasalahan-permasalahan menyangkut aset daerah dan bagaimana mengoptimalisasi dan intensifikasi dari pada pajak daerah dan  retribusi daerah oleh pemda di masing-masing faerah, termasuk Pemkab Pohuwato.

Wabub juga menjelaskan, bahwa aset-aset yang dioperasikan oleh pihak-pihak, diharapkan bisa memberi dan mendukung peningkatan PAD. Contohnya pemanfaatan aset-aset mobil oleh pihak ketiga seperti di Dinas Perhubungan, KPK berharap bagaimana pemanfaatannya betul-betul dapat memberi kontribusi yang besar terhadap PAD. Begitu pun dengan alat-alat besar yang ada di Dinas PU.

“Nah, ini yang penting oleh KPK dikawal, kalau itu misalnya digunakan oleh pihak ketiga dan ketika ada masalah maka KPK bersedia memfasilitasinya, “ jelas Wabup Amin.

Begitu pula dengan aset pemda berupa tanah, lanjut wabub, misalnya pihak BPN turut bekerjasama dalam mensertifikat fasilitas lahan negara. Maka nantinya semua pensertifikatan yang kita ajukan untuk menjadi aset daerah.

Selain itu, wabub menambahkan, mengenai pendapatan Pajak daerah berupa PBB, retribusi-retribusi hotel dan restourant. Inilah obyek-obyek yang diharapkan akan menjadi pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan. serta menjadi perhatian pemda.

“Melalui forum ini akan dievaluasi apa permasalahannya. Sehingganya oleh pihak KPK terhadap pihak-pihak yang wajib retribusi atau yang wajib pajak dan tidak mau menyelesaikan itu, menunggak dan lain sebagaimanya, maka diminta diambil langkah-langkah oleh pemda secara tegas, “ ungkap. (D.Hapulu)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Pemkab Pohuwato dan Pemprov Banten Gelar Pembinaan Kepada Para Transmigran

Pemkab Pohuwato dan Pemprov Banten Gelar Pembinaan Kepada Para Transmigran

POHUWATO, BULAWANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, serta Pemkab Boalemo menggelar kerjasama ...