Pemkab Pohuwato Gelar Sosialisasi Pencegahan Pungli
Wabub Amin Haras bersama Dir. Binmas Polda Gorontalo Kombes Pol. Sumarno,S.Pd, Wakapolres Pohuwato dan Muhammad Mulyadi Abdullah,SH, serta personil Kejaksaan Tinggi Gorontalo/Foto: Dahlan

Pemkab Pohuwato Gelar Sosialisasi Pencegahan Pungli

POHUWATO,BULAWANEWS.COM – Mencegah terjadi praktik-praktik Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, Pemkab Pohuwato hari menggelar Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar, kepada para Perangkat Daerah Pelayanan Publik, Kepala Sekolah SMA, SMK, SMP, para Bendahara, Komite Sekolah, Siswa SMA/SMK. Kamis, (11/7/2019).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Amin Haras, juga dihadiri Dir. Binmas Polda Gorontalo Kombes Pol. Sumarno,S.Pd, Wakapolres Pohuwato dan Muhammad Mulyadi Abdullah,SH selaku Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan pada Asisten Bidang Pengawasan, serta Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Pohuwato.

Dalam sambutannya, Wabup Amin Haras mengatakan, meski sosialisasi ini sudah beberapa kali dilaksanakan, tetapi Pemda menilai kegiatan ini sangat penting untuk terus dilakukan sebagai pengingat kepada semua pemangku kepentingan publik.

“Karena melalui sosialisasi ini paling tidak terus diingatkan untuk bagaimana dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan, ataupun peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing, “ ujar wabub.

Dengan sosialisasi ini, kata Wabup Amin, kita selalu diberi peringatan dan pencerahan mengenai Pungli. Hal ini agar semua kita mengerti jangan sampai salah dalam mengambil langkah, mengambil kebijakan dalam kaitan pelayanan kepada masyarakat, paling tidak ini juga upaya dalam melakukan pencegahan.

“Kalau tidak diingatkan tentu pasti diantara kita masih ada yang melakukan hal-hal yang tidak sama diinginkan terkait Pungli dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sehingga upaya pencegahan adalah salah satunya dalam bentuk bagaimana dalam menciptakan pelayanan terbaik di lingkungan unit kerja masing-masing, “ imbuh wabub.

Menurut wabub, dari Peniaian Ombudsman, Pohuwato masuk zona hijau Pelayanan Publik. Sehingga hal ini haruslah menjadi contoh yang harus dipertahankan.

“Alhamdulillah Pohuwato masuk zona hijau Pelayanan Publik. Hal ini sudah kami jaga sedemikian rupa, termasuk jenis apa saja yang menjadi layanan yang diberikan oleh unit kerja. Dan jelas-jelas kalau ada pemberian tarif dan lain sebagainya itu sudah tercantum dalam daftar, sehingga masyarakat sudah tahu persis. Contohnya, di satu OPD A pelayanannya ada pungutan tapi ada dasarnya, tarifnya sudah ditetapkan dan diketahui oleh masyarakat. Jika ada biaya diluar dari itu, sudah masuk kategori pungli< “ jelas wabub.

Wabub menegaskan, bahwa Ini adalah upaya Pemda, dalam melakukan pencegahan Pungli, supaya seluruh pelayanan bagi masyarakat jelas, mana yang ada pungutan dan mana yang tidak ada. Untuk itu diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga bisa diketahui mana yang bisa diterapkan dan mana yang tidak bisa, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat semua sudah ada aturan yang memayunginya. (D.Hapulu)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Kementrian PUPR Serahkan Aset Kepada Pemkab Pohuwato

POHUWATO,BULAWANEWS.COM – Kementerian PUPR menyerahkan aset kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Pohuwato lembaga perguruan tinggi, dan ...