Temui Bupati dan DPRD Pohuwato, Warga Meminta Persoalan Lahan HGU Segera Diselesaikan

POHUWATO, BULAWANEWS.COM — Polemik persoalan lahan Hak Guna Usaha (HGU), antara PT. Lebuni, dan Masyarakat Desa Bukit Tinggi, terus menuai perseteruan yang kian memanas, hingga berujung ke ranah hukum.

Dari informasi yang dirangkum, dua warga Desa Bukit Tinggi, kini menjadi tersangka, atas dugaan penyerobotan lahan, yang dilayangkan oleh PT. Lebuni, belum lama ini.

Terkait hal itu, puluhan masyarakat dari Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Popayato, akhirnya menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato. Mereka meminta Pemkab Pohuwato, untuk turun tangan menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut warga, lahan tersebut adalah tempat mereka bersandar hidup, sejak puluhan tahun silam.

Hal ini disampaikan oleh warga, saat rapat pertemuan bersama dengan Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga, di Kantor DPRD, kemarin. Senin 5 Agustus 2019.

Warga berharap, Bupati Pohuwato, bisa memberikan solusi yang terbaik, dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

“Kami berharap, pemda bisa memberikan solusi, terkait persoalan lahan HGU, yang dikelola oleh PT. Lebuni. Apalagi, persoalannya kian meruncing, bahkan dua warga kami, sampai ada dilaporkan ke pihak berwajib, karena dituding melakukan penyerobotan lahan oleh perusahaan tersebut, ” ujar Adam, salah satu warga Desa Bukit Tinggi

Menanggapi hal itu, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga mengatakan, bahwa pemda akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Dengan memberikan solusi terbaik, dan akan mempertemukan kepentingan dari masyarakat dan juga kepentingan perusahaan selaku pemilik hak guna usaha.

Dan berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi dua warga penggarap, bupati berjanji akan memberikan bantuan hukum kepada pihak terlapor.

“Insya Allah kami dari pemerintah daerah akan memberikan bantuan hukum, dan secepatnya memberikan solusi terhadap persoalan ini, hingga mendapatkan titik tengahnya. Dalam hal ini pemda akan mempertemukan kedua belah pihak, demi kepentingan masyarakat dan perusahaan,” jelas Bupati dua Periode tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, selaku pimpinan rapat sangat mengapresiasi upaya dan langkah tegas pemerintah daerah, yang akan segera memediasi persoalan tersebut.

Menurut Nasir, DPRD Pohuwato sepenuhnya mendorong langkah pemerintah daerah, atas kesediaan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang terlapor.

“Sebagai lembaga representasi masyarakat Pohuwato, kita di DPRD pun akan ikut memantau perkembangan persoalan yang kini dihadapi masyarakat Desa Bukit Tinggi. Kami berharap agar persoalan ini segera diselesaikan. Tentu dengan catatan, persoalan ini tidak lagi terjadi dikemudian hari. Karena berbicara HGU, sampai hari ini masih menjadi persoalan yang terus menerus terjadi, ” tukas Nasir.

Hadir dalam rapat pertemuan tersebut, Ketua DPRD Nasir Giasi dan Wakil Ketua Komisi II Rizal Taib Pasuma, serta sejumlah masyarakat Dess Bukit Tinggi. (D.Hapulu)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Amin Haras Lantik Kepengurusan Forum WPA

  POHUWATO, BULAWANEWS.COM – Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pohuwato, Amin Haras melantik Pengurus ...