Camat Kotamobagu Barat Ingatkan Jajarannya Tidak Lakukan Pungli

KOTAMOBAGU, BULAWANEWS.COM – Camat Kotambagu Barat Sumitro Potabuga. S.Pd kembali menegaskan Lurah, pegawai dan perangkat kelurahan untuk tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintah kelurahan, maupun pemerintah kecamatan, khususnya pengurusan surat keterangan usaha, surat keterangan tanah, surat rekomendasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Lahir dan pengurusan lainnya.

 Lebih lanjut, Potabuga juga mengingatkan kepada warga tak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mencari keuntungan pribadi dengan melakukan praktik pungli, baik di instansi-instansi pemerintahan lainnya. “Perlu diketahui bahwa kepengurusan surat pengantar atau surat-surat administrasi untuk identitas itu gratis. Makanya kami selalu mengimbau masyarakat untuk mewaspadai pungli. Begitu juga kepada seluruh pegawai kecamatan, pegawai kelurahan agar tidak melakukan pungli,” ujar Potabuga ditemui diruang kerjanya usai memimpin Apel Pagi bersama Lurah dan perangkat kelurahan

Praktik pungli, lanjut dia, adalah tindakan yang dilarang. Karenanya, ia mengatakan masyarakat yang ketika mengurus berbagai administrasi kependudukan, namun dimintai sejumlah uang di luar ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka itu sudah dikategorikan pungli dan masyarakat jangan mau terjebak dalam praktik pungli tersebut

Potabuga meminta warga untuk datang mengurus sendiri tidak menggunakan jasa calo dalam mengurus berbagai pengurusan dokumen dan identitas di instansi pelayanan masyarakat. “Calo juga tidak diperbolehkan karena rawan terjadian penipuan,” bebernya.

“Jangan percaya tawaran-tawaran dari oknum yang katannya bisa mengurus adminintarasi dengan cepat apalagi meminta sejumlah uang,” tegasnya

“Jika ada oknum yang melakukan pungli silahkan lapor kepada saya atau lansung ke Polis,” pungkasnya

Pelaku pungli sendiri bisa dijerat dengan pasal 378 dan 423 KUHP  dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan dan 6 tahun. Tidak berbeda jauh  dengan isi pesan pasal 12 e Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku pungli diancam  pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup dengan denda 200 juta sampai dengan 1 milyar  David

 

 

Komentar Facebook

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Camat Kotamobagu Barat Terima Kunker Camat Tomohon Selatan

KOTAMOBAGU, BULAWANEWS.COM – Camat Kotamobagu Barat, Hendra Manoppo. SP menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kecamatan Tomohon ...