Kunker Ketua Komisi IX DPR RI, Wali Kota Sampaikan Luas Wilayah Kotamobagu Bertambah

KOTAMOBAGU, BULAWANEWS.COM – Ketua komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) Republik Indonesia (RI) Felly Estelita Runtuwene, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Kotamobagu

Kedatangan anggota DPR dapil Sulawesi Utara disambut lansung Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara bertempat di aula rumah dinas Wali Kota, Rabu (11/3)

Wali Kota Kotamobagu dalam sambutannya mengatakan, kunjungan Anggota DPR-RI kali ini pertama setelah dikunjungi Mantan Anggota DPR-RI Yasti Soeprejo Mokoagow, yang saat ini sudah menjadi Bupati Bolmong. “Di periode ini muncul lagi Srikandi sebagai ketua komisi IX dari Sulawesi Utara, ini kebanggaan kita semua,” ucap Wali Kota.

Tak hanya itu, dihadapan Ketua Komisi IX, dan Wali Kota Manado Vicky Lumentut, Wali Kota juga memperkenalkan wilayah Kota Kotamobagu, yang lahir dari Kabupaten Bolaang Mongondow dengan total luas wilayah 4080 km2.

“Kotamobagu 68 km2. Alhamdulillah kemarin ketambahan luas wilayah 40 km2 sehingga sudah menjadi 108 km. Kota Kotamobagu terbagi 4 Kecamatan dengan 33 desa dan kelurahan. Meski kota akan tetapi masih ada 15 desa sehingga Dana APBD terbagi juga untuk dana desa. Penduduknya Kota Kotamobagu, kurang lebih 127000 jiwa dan hidup rukun serta damai dengan berbagai etnik etnis suku agama. Bahkan tahun 2017 Kota Kotamobagu dinobatkan sebagai daerah nomor 7 paling toleran di Indonesia,” kata Wali Kota.

Selain itu, Wali Kota juga memperkenalkan RSUD Kota Kotamobagu, yang menjadi rumah sakit rujukan 7 daerah di Sulawesi Utara. “RSUD Kota Kotamobagu ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penyakit tertentu. Ada 4 rumah sakit yang ditunjuk yaitu rumah Sakit profesor Kandou rumah Sakit Sam Ratulangi rumah sakit ratatotok dan rumah sakit Kotamobagu atas keputusan menteri,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, Felly Estelita Runtuwene menjelaskan kedatangannya untuk mensosialisasikan program kesehatan dan program Pengawasan Obat dan Minuman (POM). “Saya bermitra dengan kementerian Kesehatan kemudian dengan kementerian tenaga kerja badan POM BKKBN BPJS tenaga kerja, BPJS Kesehatan kesehatan dan BNP2TKI. Kalau dulu BNP2TKI. Ada 7 mitra kerja kami di komisi IX,” ujarnya (*/Echa)