dr Sientje Mokoginta (kanan) bersama pengacara kondang Dr Hotman Paris Hutapea, SH, LL.M, M.Hum

Penyerobotan Tanah Di Gogagoman Didalami Kantor BPN Kotamobagu

Kantor BPN Kotamobagu Didatangi Penyidik Polda Sulut

HUKRIM, BULAWANEWS.COM  – Kasus penyerobotan tanah milik dr Sientje Mokoginta, yang terletak di RT 25, Lingkungan IV Kelurahan Gogagoman di Dalami tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut.

Selasa (19/5) kemarin, Penyidik Polda Sulut, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamobagu dan sejumlah pemilik bangunan di lokasi sengketa. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi dengan nomor : LP/78/II/2020/SULUT/SPKT

Saat dikonfirmasi salah satu tim penyidik AKP Deddy Polla mengatakan, kedatangan mereka adalah untuk lakukan penyelidikan terkait dengan kasus dugaan penyerobotan tanah milik Sientje Mokoginta.

“Masih penyelidikan, dan kasusnya sementara berproses,” ungkap perwira tiga balak dipundaknya itu saat dikonfirmasi usai pemeriksaan di kantor BPN Kotabangon

Sekadar referensi, sebelumnya BPN Kotamobagu, Provinsi Sulut telah resmi membatalkan sebanyak 12 sertifikat yang diduga bodong, serta mengesahkan dan mengakui sertifikat SHM Nomor 98 Tahun 1978 yang berlokasi di RT 25, RW 7 Lingkungan IV Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Hal tersebut berdasarkan Keputusan kepala kantor Pertanahan Kota Kotamobagu Nomor: 28/KEP-71.74-600/VII/2019 tentang pembatalan hak milik no.2662/gogagoman atas nama Stella Mokoginta, sertifikat hak milik nomor 2664/gogagoman atas nama Welly Mokoginta, sertifikat hak milik nomor 2665/gogagoman atas nama Jantje Mokoginta, sertifikat hak milik nomor 2666/gogagoman atas nama Robby Smith, sertifikat hak milik nomor 2785/gogagoman ata nama Welly Mokoginta dan sertifikat hak milik nomor 2786/gogagoman atas nama Jantje Mokoginta dan sertifikat hak milik nomor 2662 dan 2663 terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Pembatalan tersebut dilakukan sebagaimana bentuk pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado nomor 40/G/2017/PTUN.MDO, tanggal 9 Januari 2018 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Makassar nomor 48/B/2018/PT.TUN.MK tanggal 7 Juni 2018 JO. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 559 K/TUN/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembatalan sertifikat tersebut juga telah ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu Edwin Kamurahan tertanggal 24 Juli 2019.

Pun, hak kepemilikan tanah tersebut, sesuai dengan keputusan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor perkara : 150 PK/TUN/2019, yang dalam putusannya kepemilikan tanah tersebut dimenangkan oleh Sientje Mokoginta Cs. (*)

Komentar Facebook

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*

x

Berita Lainnya

Kelurahan Motoboi Kecil Sabet Juara I Lomba Kota Bisa Award Kota Kotamobagu 2020

KOTAMOBAGU, BULAWANEWS.COM – Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, berhasil meraih juara I lomba Kota ...