Dewantoro SH MH

Catatan Hukum Akhir Tahun 2020 : Oleh Dewantoro SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus

Tak terasa tahun 2020 sudah mendekati tanggal terakhirnya, tidak ada salahnya kita melihat kembali persoalan hukum apa saja yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Berikut akan dibahas beberapa persoalan hukum yang penting:

Masalah jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Di dalam Putusan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah yang tidak di bawah jaminan hak tanggungan secara sepihak. MK menyatakan perusahan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu, walaupun demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi.) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Penulis berpendapat dalam proses penarikan kendaraan tersebut diperlukan satu dokumen tertulis yang ditandatangani debitur yang isinya bahwa ia mengakui wanprestasi atau melanggar isi perjanjian dengan kreditur.

Relaksasi pembayaran pinjaman kredit pada pandemi covid-19. Akibat pandemi penyakit covid-19 yang diumumkan kasusnya pertama kali di Indonesia tanggal 2 Maret 2020 yang selanjutnya dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan ditindaklanjuti dengan diumumkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur agar masyakarat menjaga jarak sehingga membatasi pergerakan ke luar rumah, pertemuan dibatasi, dan proses produksi barang pun harus memperhatikan protokol kesehatan covid-19, hal ini membuat permintaan barang dan jasa berkurang sehingga pendapatan para produsen barang dan jasa berkurang yang berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat.

Bagi para peminjam atau debitur yang usahanya mengalami penurunan akibat covid-19 sehingga tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian, maka Pemerintah melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyerabatan Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19) menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, berupa penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Syarat pemberian restrukturisasi dilakukan bila ada permohonan restrukturisasi debitur yang terkena dampak, adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari bank atau perusahaan pembiayaan, dan kualitas pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

Kebijakan restrukturisasi pinjaman dan pembiayaan ini dapat mengurangi timbulnya persoalan hukum gugatan ke pengadilan yang diakibatkan debitur melakukan wanprestasi karena tidak mampu membayar pinjaman baik dalam jumlah maupun ketepatan waktu pembayarannya.

Kebijakan melepaskan warga binaan pemasyarakatan pada awal pandemi covid-19. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-9 agar warga binaan pemasyarakatan tidak tertular penyakit covid-19 akibat kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memungkinkan para warga binaan melakukan pembatasan fisik atau jaga jarak di dalamnya.

Sampai dengan April 2020 terdapat sekitar 38.000 warga binaan pemasyarakatan yang ‘dirumahkan’ oleh Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan warga binaan pemasyarakatan yang sudah dalam status asimilasi. Integrasi dan asimilasi merupakan suatu program negara yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat formal seperti telah menjalani 1/2 masa pidana dan 2/3 masa pidana.

Bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dan di antara dihukumnya di atas lima tahun masuk dalam pengecualian tidak diberikan program ini. Sejak 1 April 2020.

Secara serentak lapas/rutan mulai melaksanakan pengeluaran narapidana untuk menjalani program Integrasi dan Asimilasi di Rumah. Narapidana diberikan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala lapas/kepala rutan dan serangkaian surat resmi lainnya sebagai tanda syah keluar untuk selanjutnya diserahkan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Hukuman pengadilan yang sebelumnya disemat oleh narapidana tersebut tidak berkurang satu hari pun (pengecualian remisi). Artinya, program integrasi dan asimilasi bukan program negara memberikan diskon atau potongan hukuman kepada narapidana. Memang beberapa narapidana yang sedang menjalani masa integrasi dan asimilasi di rumah masing-masing kemudian melakukan tindak pidana lagi. Pengawasan tetap harus dilakukan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM bagi narapidana yang mendapatkan program ini.

Penegakan Hukum Administratif dan Pidana di Masa Pandemi. Untuk semakin mendisiplinkan warga baik itu masyarakat umum, pengusaha, pengelola usaha, dan penanggung jawab tempat umum agar disiplin menerapkan protol kesehatan covid-19 yaitu cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan kepala daerah (pergub, perbup, perwali) yang memuat sanksi pidana bagi warga di daerah itu yang melanggar protokol kesehatan covid-19 berupa hukuman sanksi sosial ringan, terguran dan penutupan tempat usaha, sampai ancaman denda administratif.

Bentuk pelanggaran protokol kesehatan seperti sengaja mengumpulkan massa yang berakibat semakin besarnya risiko penularan penyakit covud-19 akan dinilai pemerintah merupakan perbuatan pelanggaran protokol kesehatan yang lebih serius yang bisa tidak hanya dengan peraturan daerah atau kepala daerah saja tetapi juga dijerat ancaman pidana dengan pasal penghasutan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Demikian catatan hukum tahun 2020, semoga di tahun 2021 masalah-masalah di atas tidak akan terulang kembali atau setidaknya semakin menurun, sehingga ekonomi masyarakat kembali meningkat dan masyarakat sejahtera yang berakibat pada menurunnya angka kejahatan di tengah-tengah kita, Amin. (***)

Komentar Facebook
x

Berita Lainnya

Yunita Lontoh Siap Kawal Usulan Pengaspalan Jalan Lingkar Pertanian di Desa Moyag

KOTAMOBAGU, Bulawanews.com – Dalam rangka menarik aspirasi masyarakat dalam hal menentukan arah pembangunan, Desa Moyag ...