Dewantoro SH MH

Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Oleh Dewantoro SH MH Hakim PN Kudus

Kita semua sepakat anak sebagai generasi penerus bangsa harus dijaga dan dididik dengan sebaik-baiknya. Di pundak mereka lah kelak pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Seseorang yang berusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan termasuk dalam pengertian anak menurut hukum. Pengertian anak di sini melihat pada sisi umur anak dan tidak melihat pada sisi kedewasaan dan perilaku anak karena pengaruh pendidikan atau pergaulan hidup. Pergaulan yang salah dan tidak bertanggung jawab serta masuknya pengaruh dunia informasi yang tidak sesuai dengan umur dapat mengancam kehidupan dan masa depan anak. Timbul pertanyaan, kejahatan apa yang paling mengancam anak saat ini? dan apa yang Negara telah lakukan untuk melindungi anak dari kejahatan tersebut?

Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak pada periode 1 Januari hingga 11 Desember 2020, kasus kekerasan seksual pada anak mencapai 5.640 kasus. Sehingga, salah satu bentuk kejahatan yang mengancam masa kini dan masa depan anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak terhadap korban yang merupakan anak yang dilakukan baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, maupun bujuk rayu. Kekerasan berupa paksaan baik fisik maupun psikis dari pelaku yang memaksakan suatu hubungan persetubuhan dan percabulan terhadap anak. Kekerasan fisik dapat berupa kekangan fisik dari pelaku yang mempunyai kekuatan fisik lebih kuat daripada anak agar anak tidak bisa melarikan diri atau tunduk pada kemauan pelaku dan kekerasan psikis dapat berupa ancaman mau memukul, memarahi, dan mengancam mau meninggalkan anak apabila pelaku terikat hubungan pacaran dengan anak. Sementara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan bujuk rayu merupakan rangkaian perkataan yang sedemikian rupa agar anak korban mau melakukan hubungan persetubuhan dan percabulan dengan pelaku. Kata-kata tersebut berupa janji untuk menikah, janji untuk bertanggung jawab, janji untuk membantu, iming-iming uang maupun harta benda.

Bagi orang tua, guru, maupun pengasuh, teman, atau setiap orang yang mengetahui ada tanda-tanda akan, sedang, dan telah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak wajib hukumnya untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib, karena kekerasan seksual merupakan tindak pidana khusus dan delik biasa yang mewajibkan semua pihak yang mengatahui kejadian untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual ini sehingga segera bisa diproses hukum oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian RI.

 

Untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah dan memberantas kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual terhadap anak, pada tahun 2002 Negara telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai undang-undang.

Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku mengatur pemberatan sanksi hukuman bagi kejahatan seksual (dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, serta residivis (pengulang tindak pidana yang sama) yang mengakibatkan anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku diancam dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip;

 

Sebagai peraturan pelaksanaan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut pada 7 Desember 2020 telah diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

 

Dalam PP No 70 tahun 2020 Pasal 1 tidak disebutkan zat kimia apa yang akan diberikan untuk kebiri kimia. Dituliskan di Pasal 7 bahwa kebiri kimia yang dimaksud adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dimulai dengan penilaian klinis oleh tenaga medis dan psikiatri. Pasal 4 menerangkan kebiri kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual yang masih tergolong Anak. Pasal 5 menyatakan tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh dokter di rumah sakit milik Pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.

 

Cara kerja kebiri kimia
Menurut Apoteker Ika Puspitasari, PhD, Ketua Program Studi Profesi Apoteker, Farmasi UGM, kebiri adalah upaya menurunkan dorongan seksual biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormon androgen yaitu testosteron (T) pada pria. Testosteron ini adalah hormon utama yang diperlukan untuk libido/hasrat seksual dan fungsi seksual (sexual behavior).

 

Ika Puspitasari, PhD dalam artikel berjudul Banyak Pilihan Hukum Kebiri di website ugm.ac.id menambahkan beberapa penelitian menyebutkan tingginya kadar hormon androgen utamanya testosteron pada pelaku kekerasan seksual dibandingkan pada pria normal bukan pelaku kekerasan seksual. Ada pula penelitian yang menyebutkan adanya korelasi antara tingginya kadar hormon androgen terhadap agresivitas kekerasan seksual. Hal tersebut membuat para peneliti mulai melirik kemungkinan melakukan penurunan angka kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar testosteron pada jumlah tertentu pada pelaku kekerasan seksual sehingga diharapkan nafsu seksual/libidonya pelaku menjadi sangat rendah atau bahkan hilang untuk sementara waktu atau malah sepanjang waktu yang diharapkan. Awal mula munculnya praktik penurunan testosteron ini terjadi pada tahun 1944 saat para ahli menemukan telah terjadi penurunan kadar testosteron yang sangat bermakna pada pasien pria yang mendapatkan terapi disetilstilbesterol. Selain dengan cara memanipulasi penurunan kadar testosteron, penggunaan obat-obat juga dilakukan untuk kebiri secara kimia. Obat-obat seperti medroksiprogesteron asetat dan cyproteron asetat digunakan di Amerika, Eropa, dan Kanada untuk melakukan hukuman kebiri kimia. Kedua obat ini adalah hormon antiandrogen yang bekerja pada tahap sintesis testosteron maupun reseptor androgen di dalam sel Leydig di testis. Sedangkan obat lain yang juga digunakan untuk menekan produksi testosteron yang bekerja secara langsung pada GnRH adalah obat analog GnRH (histrelin asetat) dan GnRH agonis (goserelin, leuprolid, triptorelin). Masuknya obat mirip GnRH akan menyebabkan makin banyaknya jumlah GnRH  yang seiring dengan waktu menyebabkan GnRH di otak akan memproduksi testosteron dalam jumlah makin banyak tetapi jumlah testosteron yang banyak ini akhirnya akan menyebabkan feedback negative terhadap GnRH akhirnya testosteron juga turun.

 

Sebagaimana mekanisme kerjanya yang menghambat jumlah testosteron secara bermakna, maka efek samping obat (ESO) yang akan timbul tentu dapat diprediksikan dari turunnya hormon estrogen dalam tubuh sebagai konsekuensi turunnya kadar testosteron. Beberapa penyakit seperti osteoporosis, peningkatan kadar kolesterol dan glukosa, munculnya penyakit jantung koroner serta gangguan fungsi dari otak sangat terkait dengan rendahnya hormon estrogen akan timbul di kemudian hari sebagai akibat kebiri kimia.

 

Penutup

Efek samping dari kebiri kimia ini diharapkan membuat jera para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mereka seharusnya bisa berfikir dua kali apabila hendak melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Para pelaku kekerasan seksual pun tidak bisa berdalih bahwa anak korban lah yang memulai menginisiasi peluang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena sebagai orang dewasa pelaku kekerasan seksual harusnya bisa menilai dan menimbang mana yang baik dan mana yang buruk sehingga pelaku kekerasan seksual tidak tergoda melakukan tindakan yang buruk terhadap anak.

 

Menurut Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof. Koentjoro, PP tentang Kebiri Kimia ini akan efektif hasilnya dalam menimbulkan efek jera apabila diimplementasikan secara konsisten. Artinya, aparat penegak hukum harus secara konsisten menegakkan pelaksanaan aturan kebiri kimia  terhadap pelaku pelecehan seksual anak.

 

Negara telah menyediakan peraturan yang baik untuk memberantas kekerasan seksual terhadapa anak. Sekarang tinggal penegakan peraturan dengan baik dan konsisten yang tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual pada anak namun juga dapat memberikan perlindungan anak dan memutus mata rantai kekerasan seksual pada anak.

 

Akhir kata. Kepada aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, dan Hakim beranikah kalian memasang Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pasal pemberatan sanksi pemidanaan kasus kekerasan seksual terhadap anak? (*)

Komentar Facebook
x

Berita Lainnya

Gerakan Vaksinasi Covid 19 Pemkot Mendapat Support PWI Kotamobagu

KOTAMOBAGU, BULAWANEWS.COM – Usai Tenaga Kesehatan (Nakes) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu jalani Vaksinasi Covid 19 ...