Depri Hadiri Paripurna Penyampaian Pokir dan Penetapan Propemperda

BOLMUT, Bulawanews.com – Bupati Bolmong Utara (Bolmut) Drs Hi Depri Pontoh menghadiri sidang paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dan penetapan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2021, di ruang rapat paripurna DPRD Bolmut, Senin (15/3/2021).

Dalam penyampaiannya, Bupati dua periode ini menuturkan, agenda paripurna saat ini akan menjadi rujukan untuk menjaga agar peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan hukum nasional, sehingga pengambilan kebijakan di daerah, memiliki payung hukum yang jelas, seimbang dan mencerminkan kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.

Lanjutnya, Sebagaimana undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

“Untuk itu, melalui kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan gambaran prioritas program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bolmut tahun 2021. Yang akan memuat sebanyak 33 ranperda, yang terdiri dari 30 ranperda dari eksekutif kemudian tiga ranperda inisiatif dari DPRD,” ucapnya.

Penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) ini, Kata Depri, merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan Kabupaten Bolmut khususnya dari sisi regulasi yang akan berdampak besar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki secara legitimate, efektif dan efisien yang bertujuan untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat dan daerah yang kita cintai.

Oleh karenanya, diharapkan dalam pembahasan ranperda ini nantinya tetap mengacu kepada prosedur dan mekanisme yang harus dilewati secara terpadu. tentu saja, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip otonomi daerah, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar 1945 sebagai implementasi lebih lanjut ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011.

“Maka Pemerintah Kabupaten Bolmut berpendapat perlu ada penyesuaian dalam upaya penataan hukum daerah. tentu saja, hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah yang berusaha untuk tetap menempatkan hukum dalam konteks desentralisasi daerah, dengan menciptakan suatu harmonisasi yang menyeluruh antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah,” ucapnya.

“Mudah-mudahan segala upaya yang telah dan akan dilakukan oleh kita semua, dapat menjadi indikator dalam memahami keseriusan pemerintah kabupaten dalam merespon tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel,” harapnya.

Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bolmut, Drs Hi Amin Lasena M. AP, Sekda Bolmut DR. Drs Hi Asripan Nani M. Si, Fokopimda Bolmut, Para Asisten, staf ahli, staf khusus Bupati Bolmut, Pimpinan OPD, dan Para Camat Se Kabupaten Bolmut. (Adv)

Komentar Facebook
x

Berita Lainnya

Impacting Generation Community GBI Kasih Karunia Kotamobagu, X’Mas Celebration “INFLUENCER”

RELIGI KRISTEN, BULAWANEWS.COM – Firman Tuhan sementara digenapi pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang ...