Waduh, Data MIS Baitul Makmur di Kemenag KK Bermasalah ?, Harjo : Oh Kemenag, Jangan Ada Dusta Diantara Kita

Kotamobagu, Bulawanews.com — “Oh Kemenag, jangan ada dusta diantara kita,” itu lah penggalan kata yang dilontarkan Suharjo Makalalag saat bersua dengan awak media, Jumat,(10/09/2021), di Kantornya, ungkapan itu terucap saat dirinya mengetahui adanya perubahan data emis yang dilakukan oleh Kementrian Agama (Kemenag) Kota Kotamobagu (KK) yang berujung pada penerbitan ijazah oleh pihak Kemenag pada kelulusan 2020/2021.

Dari keterangannya, perubahan yang dilakukan oleh Kemenag KK terhadap pangkalan data emis di situs website kemenag menyalahi aturan dan akan berdampak ijazah yang telah diterbitkan.

Pasalnya, menurut Harjo (sapaan akrabnya), pangkalan data EMIS yang ada saat ini dengan pangkalan data 5 tahun sebelumnya telah dirubah.

“Didalam data EMIS Kemenag, jika pada tahun-tahun sebelumnya tercantum di SK kemenkumham adalah SK milik YIBM. Namun anehnya sekarang telah diganti oleh kemenag.” Jelas Harjo.

Pun menambahkan bahwa perubahan data yang dilakukan tersebut sangatlah merugikan bagi YIBM yang sejak 2016 menaungi kegiatan belajar mengajar MIS Baitul makmur.

Adapun yang dilakukan perubahan tersebut, Harjo Melanjutkan, adalah pada data EMIS yang seharusnya itu tercantum SK Kemenkumham penyelengara yaitu YIBM diganti dengan SK Izin Operasional dengan penyelengara Ibnu Sabil.

“Hal ini yang menjadikan data emis itu bermasalah, karena Ibnu Sabil (1L) yang selama ini ada di pangkalan data 2012 kemenag tidak memiliki SK Kemenkumham dan sudah tentu SK izin operasionalnya juga cacat jika merujuk pada undang-undang (UU) pasal 71, No. 28 tahun 2004 perubahan dari UU No.16 tahun 2001 tentang yayasan.” Terang Pria lulusan luar negeri, Suharjo Makalalag.

” Dalam UU tersebut sangat jelas disebutkan bahwa yayasan itu harus berbadan hukum atau memeliki SK dari kementrian sehingga memiliki legal standing yang sah, dan jika tidak memiliki itu di UU tersebut juga disebutkan tidak bole menggunakan kata “Yayasan” dan harus dibubarkan melalui putusan pengadilan. Begitulah kiranya yang dialami Yayasan Ibnu Sabil (1L), sejak dibentuk pada tahun 2001 hingga UU ini ditetapkan tak kunjung ada penyesuaian,” imbuh Harjo.

Lanjutnya, oleh karena itu YIBM hadir pada tahun 2016 dengan kelengkapan berkas sesuai yang diatur dalam UU tersebut menaungi MIS Baitul Makmur dan sudah tercatat dalam data emis kemenag sebagai penyelenggara sampai dilakukan perubahan sepihak oleh Kemenag KK.

” Jadi kami harapkan kepada Kemenag KK untuk berlaku adil dan sesuai aturan dalam menangani persoalan Madrasah ini, dan kalaupun ada kekisruhan dalam kepemilikan aset MIS Baitul Makmur sudahlah ikut campur terlalu jauh, biarkan nanti pengadilan yang memutuskan, dan perlu saya tegaskan juga bahwa sebelum ada putusan pengadilan saya tidak akan angkat kaki dari sini,” pungkas Harjo.

Seperti diketahui, MIS Baitul Makmur yang letaknya berdampingan dengan Mesjid Raya Baitul Makmur Kota Kotamobagu ini adalah sekolah dasar berbasis islami. Yang mana, anak didiknya dipersiapkan untuk menjadi generasi yang soleh dan soleha serta mampu menerapkan nilai-nilai islam dikehidupan mereka sehari-hari. Namun sangat disayangkan, diwaktu mereka sedang asyik-asyiknya menimba ilmu dari para guru yang penuh semangat mengajar, dilain sisi diperhadapkan dengan kekisruhan tentang kepemilikan aset, yang bisa berakibat fatal pada proses pendidikan kedepannya. (Salman)

Komentar Facebook
x

Berita Lainnya

Ayo Cobain Corndog Jajanan di Drakor Korea Buatan VIP Kitchen

KULINER, BULAWANEWS.COM – Corndog adalah makanan yang terbuat dari sosis ditusuk yang dilapisi dengan lapisan ...