Sulawesi Selatan jadikan energi terbarukan sebagai prioritas

En bref

• Sulawesi Selatan mulai menggeser cara pandang: energi terbarukan bukan sekadar solusi listrik pulau terpencil, melainkan prioritas pembangunan ekonomi dan layanan publik.
• Potensi sumber energi lokal beragam: tenaga surya di kepulauan, tenaga angin di pesisir, hidro di daerah aliran sungai, serta biomassa dari pertanian-perkebunan.
• Tantangan terbesar bukan hanya teknologi, melainkan koordinasi lintas dinas, pembiayaan awal, dan kapasitas operasi-perawatan.
• Program elektrifikasi bersih seperti PLTS pulau dan perangkat surya mandiri membantu produktivitas rumah tangga, UMKM, nelayan, dan petani.
• Transisi energi yang adil menuntut pelatihan kerja, data bersama, dan integrasi rencana energi daerah ke RPJMD agar pengembangan energi selaras dengan pertumbuhan sektor.

Di Sulawesi Selatan, percakapan tentang listrik kini bergerak dari sekadar “menyala atau tidak” menjadi “menyala dengan cara apa, dan siapa yang ikut merasakan manfaatnya”. Ketika biaya bahan bakar fosil makin tidak stabil dan kebutuhan energi sektor produktif meningkat—dari tambak, sawah, hingga pariwisata bahari—daerah ini melihat peluang besar pada energi terbarukan. Bukan hanya karena sumber daya alamnya melimpah, tetapi karena ada ruang ekonomi baru: rantai pasok instalasi, jasa perawatan, pembiayaan mikro, hingga industri pendukung.

Namun, mengubah potensi menjadi prioritas kebijakan bukan pekerjaan semalam. Pengalaman program listrik bersih di pulau-pulau, capaian bauran pembangkit yang relatif tinggi di sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan, serta dorongan berbagai pemangku kepentingan melalui lokakarya dan inisiatif transisi energi, memperlihatkan satu hal: transisi akan melaju cepat bila terhubung langsung dengan agenda pembangunan daerah—pekerjaan, ketahanan pangan, layanan pendidikan-kesehatan, dan daya saing investasi. Di titik itulah Sulawesi Selatan mulai menyusun ulang peta jalannya.

Sulawesi Selatan menjadikan energi terbarukan sebagai prioritas dalam arah pembangunan daerah

Gagasan menjadikan energi terbarukan sebagai prioritas tidak hanya soal memasang panel surya atau turbin angin. Ini tentang menata ulang cara pemerintah daerah membaca peluang ekonomi. Dalam sejumlah forum perencanaan, termasuk pembahasan rencana pembangunan menengah daerah, muncul pengakuan bahwa potensi EBT selama ini belum “menempel” kuat pada dokumen pembangunan: target, indikator, sampai pembagian peran antarinstansi.

Di lapangan, Sulawesi Selatan sebenarnya sudah punya modal yang terlihat. Pada sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan, kapasitas pembangkit hidro berada pada kisaran 851,3 MW dan pembangkit bayu sekitar 144 MW. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ia memberi sinyal bahwa wilayah ini sudah terbiasa mengelola jaringan dengan kontribusi EBT yang bermakna. Tantangan berikutnya adalah menjadikannya motor pengembangan wilayah, bukan hanya “tambahan pasokan” di jaringan.

Masalah yang kerap muncul adalah cara kerja yang terpisah. Dinas energi, perencanaan, pendidikan, ketenagakerjaan, perikanan, pertanian, hingga lembaga riset sering bergerak dengan logika program masing-masing. Akibatnya, proyek pembangkit listrik EBT bisa berdiri sendiri tanpa kaitan dengan agenda peningkatan produktivitas sektor. Padahal, bila dirajut, EBT bisa menjadi alat untuk menurunkan biaya produksi, memperkuat ketahanan energi, dan membuka lapangan kerja lokal.

Pelajaran penting juga datang dari tingkat nasional: hanya sedikit provinsi yang benar-benar mengintegrasikan rencana energi daerah (RUED) ke dalam RPJMD. Pola ini memunculkan “ruang kosong” koordinasi: sektor industri bicara hilirisasi, sektor pertanian bicara mekanisasi, tetapi kebutuhan energi untuk masing-masing program tidak diterjemahkan ke peta jalan pengembangan energi. Di Sulawesi Selatan, kebutuhan untuk menjahit kembali dokumen-dokumen ini menjadi makin terasa karena pertumbuhan ekonomi tidak bisa terus bergantung pada energi fosil yang pasokannya fluktuatif.

Di level narasi global, pembelajaran dari negara lain juga relevan. Transisi energi bukan sekadar teknologi, melainkan desain kebijakan dan keberanian mengarahkan investasi. Referensi seperti pengalaman transisi energi Jerman sering dipakai sebagai cermin: keberhasilan bukan hanya karena pembangkit baru, tetapi karena konsistensi regulasi, insentif, dan perlindungan bagi pekerja yang beralih sektor. Sulawesi Selatan dapat mengambil pelajaran: fokus pada kepastian arah, bukan sekadar proyek satuan.

Dari sisi sustainability, menjadikan EBT sebagai prioritas berarti juga mengatur permintaan, bukan hanya memasok. Konservasi energi di kantor pemerintah, sekolah, puskesmas, dan fasilitas air bersih dapat menjadi “pembangkit tak terlihat” yang mengurangi beban jaringan. Ketika penghematan energi diperlakukan sebagai capaian pembangunan, anggaran daerah menjadi lebih efisien dan ruang fiskal untuk investasi EBT pun membesar.

Di ujungnya, prioritas EBT akan dinilai dari dampak yang paling dekat dengan warga: apakah listrik makin andal, biaya usaha turun, dan kesempatan kerja bertambah. Dari sini, pembahasan bergeser ke pertanyaan yang lebih teknis: potensi sumber daya apa yang paling realistis untuk dikembangkan, dan bagaimana memetakan lokasinya agar manfaatnya merata.

Potensi sumber energi di Sulawesi Selatan: tenaga surya, tenaga angin, hidro, dan biomassa sebagai mesin ekonomi baru

Sulawesi Selatan sering disebut kaya potensi sumber energi bersih karena lanskapnya berlapis: pegunungan, sungai besar, pesisir berangin, hingga kepulauan dengan paparan matahari tinggi. Tantangannya bukan pada “ada atau tidak”, melainkan “bagaimana mengubahnya menjadi portofolio proyek yang bankable dan bermanfaat”. Di banyak wilayah, sinar matahari stabil menjadikan tenaga surya cocok untuk sistem atap, pembangkit hibrida di pulau, dan pompa air. Di pesisir tertentu, tenaga angin mampu menjadi tulang punggung pasokan pada jam-jam tertentu, terutama bila dipadukan dengan penyimpanan.

Hidro menjadi aset penting. Dengan kapasitas terpasang yang besar di sistem, pembangkit air memberi keunggulan: daya relatif stabil dan dapat membantu menyeimbangkan variasi dari surya maupun angin. Namun, pendekatan modern menuntut sensitivitas ekologis: menjaga aliran minimum sungai, memperhatikan migrasi ikan, serta memastikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Prinsip sustainability di sini berarti energi bersih tidak boleh mengorbankan fungsi ekosistem.

Biomassa—dari limbah pertanian, residu perkebunan, hingga sampah organik—sering terlewat karena dianggap “urusan sampah” atau “urusan pertanian”. Padahal, jika dikelola, ia dapat mengurangi pembakaran terbuka dan menjadi bahan bakar pembangkit skala kecil. Kuncinya adalah rantai pasok: siapa mengumpulkan, bagaimana kualitas dijaga, dan model bisnis apa yang membuatnya menguntungkan tanpa menekan petani. Di wilayah yang kuat komoditasnya, biomassa bisa menjadi penopang energi proses, misalnya untuk pengeringan hasil panen atau pendinginan pascapanen.

Yang menarik, potensi energi selalu punya konteks sosial. Di kepulauan, listrik bukan hanya soal lampu, melainkan soal rantai dingin ikan, akses internet sekolah, dan layanan kesehatan. Di kawasan pertanian, energi menentukan biaya irigasi, pengolahan tanah, hingga penyimpanan gabah. Karena itu, memetakan potensi harus dilakukan bersamaan dengan memetakan kebutuhan sektor. Pendekatan “supply-driven” saja membuat proyek tidak tepat sasaran, misalnya membangun pembangkit tanpa memastikan adanya beban produktif yang menyerap listrik secara stabil.

Untuk memperjelas hubungan antara potensi dan kebutuhan, pemerintah daerah dapat menyusun matriks sederhana lintas sektor. Berikut contoh format yang sering dipakai dalam diskusi teknis agar setiap dinas berbicara dalam bahasa yang sama.

Selain matriks, narasi gaya hidup juga berpengaruh. Ketika rumah tangga dan pelaku usaha mulai melihat energi bersih sebagai bagian dari modernitas, adopsi makin cepat. Cerita tentang perubahan perilaku konsumsi yang lebih hijau—misalnya penghematan listrik, pemilihan perangkat hemat energi—selaras dengan pembahasan gaya hidup ramah lingkungan yang menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi akselerator, bukan penghambat.

Setelah potensi dipetakan, persoalan berikutnya adalah “siapa melakukan apa” dan “bagaimana program lintas dinas disatukan”. Di sinilah pembelajaran dari lokakarya dan inisiatif transisi energi inklusif menjadi relevan, karena koordinasi menentukan apakah potensi berubah menjadi proyek nyata.

Diskusi publik tentang EBT juga semakin mudah diikuti lewat materi visual dan dialog kebijakan. Video berikut sering menjadi pintu masuk untuk memahami hubungan antara bauran energi, ekonomi daerah, dan investasi.

Memutus kerja silo: koordinasi lintas dinas agar pengembangan energi terbarukan menyentuh sektor riil

Salah satu temuan paling konsisten dari berbagai forum kebijakan adalah adanya fragmentasi kelembagaan. Banyak program yang sebenarnya memiliki tujuan serupa—mengurangi biaya produksi, memperluas layanan dasar, menciptakan kerja—tetapi berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, pengembangan energi bersih dianggap urusan teknis dinas energi atau urusan investasi PLN dan swasta. Padahal, jika targetnya adalah pertumbuhan inklusif, dinas pertanian, perikanan, koperasi-UMKM, pendidikan, dan tenaga kerja harus duduk di meja yang sama.

Dalam lokakarya tiga hari pada pertengahan 2025 yang difokuskan pada pengarusutamaan EBT dalam strategi pembangunan daerah, banyak peserta menyoroti bahwa EBT belum “terbaca” sebagai instrumen ekonomi. Lokakarya ini melibatkan puluhan pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, kampus, politeknik, dan organisasi masyarakat sipil, dengan dukungan inisiatif Socially Inclusive Sustainable Energy Transition (SISET) yang dipimpin UNEP Copenhagen Climate Centre bersama mitra lokal. Konteksnya penting: Sulawesi Selatan sedang memfinalkan RPJMD 2025–2029, sehingga ruang integrasi kebijakan terbuka lebar.

Yang sering luput adalah sisi permintaan energi. Rencana energi daerah cenderung memotret pasokan (berapa MW, di mana lokasinya), tetapi kurang menggali kebutuhan energi masing-masing sektor. Misalnya, pertanian butuh listrik pada jam tertentu untuk irigasi dan pascapanen; perikanan butuh daya stabil untuk pendinginan; sekolah butuh listrik untuk perangkat digital. Jika kebutuhan ini tidak diterjemahkan menjadi proyek, EBT akan terus dilihat sebagai “listrik pulau terpencil”, bukan fondasi produktivitas.

Koordinasi lintas dinas juga menyentuh isu yang sering tidak dibicarakan: gender dan kesempatan kerja. Transisi energi membuka pekerjaan baru—teknisi instalasi, operator sistem baterai, auditor efisiensi—tetapi bila pelatihan tidak disiapkan, tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton. Perwakilan sektor ketenagakerjaan dalam forum-forum semacam itu biasanya menunggu arahan eksplisit agar EBT masuk rencana strategis (Renstra) dan anggaran pelatihan. Di sisi pendidikan, beberapa SMK dan politeknik sudah punya program terkait, tetapi tanpa dialog rutin dan data kebutuhan, programnya sporadis.

Agar tidak berhenti sebagai wacana, koordinasi perlu wadah yang operasional. Banyak daerah memilih membentuk kelompok kerja lintas sektor dengan mandat jelas: mengintegrasikan RUED ke RPJMD, menyusun peta jalan EBT per sektor, menyiapkan basis data bersama, dan merancang pembiayaan. Basis data bersama terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar: dinas perikanan dapat menunjukkan sentra tambak prioritas; dinas energi memetakan potensi surya; dinas koperasi menyiapkan pembinaan usaha; bank daerah menilai kelayakan pembiayaan. Tanpa data terpadu, rapat berulang tapi keputusan selalu mundur.

Di Sulawesi Selatan, contoh koordinasi yang efektif bisa dibangun dari simpul-simpul yang sudah ada: balai latihan kerja yang mulai mengenalkan kurikulum EBT, program diploma energi terbarukan di politeknik yang didukung kerja sama internasional, serta pendampingan komunitas oleh organisasi lokal. Kuncinya adalah menjadikannya sistem, bukan proyek percontohan yang berhenti setelah pendanaan berakhir.

Berikut daftar langkah yang biasanya paling cepat menghasilkan perubahan karena langsung menyasar bottleneck koordinasi dan implementasi.

• Membuat kelompok kerja lintas dinas dengan target triwulanan yang terukur (bukan rapat seremonial).
• Menyusun peta kebutuhan energi sektor pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata—berbasis data lokasi dan musim.
• Memasukkan indikator EBT dan konservasi energi ke dalam kontrak kinerja perangkat daerah.
• Membangun skema pelatihan teknisi O&M surya, angin, dan sistem baterai melalui BLK dan politeknik.
• Mengembangkan database proyek yang siap ditawarkan ke investor, lengkap dengan studi awal sosial-lingkungan.

Ketika silo mulai terbuka, pertanyaan berikutnya menjadi lebih praktis: teknologi mana yang paling cepat meningkatkan kualitas hidup warga, terutama di pulau dan wilayah terpencil. Di sinilah contoh PLTS pulau dan inovasi perangkat surya mandiri menjadi cerita yang paling mudah dirasakan.

Pembangkit listrik berbasis tenaga surya di kepulauan: dari elektrifikasi ke produktivitas dan layanan dasar

Di wilayah kepulauan Sulawesi Selatan, energi sering berarti kesempatan. Ketika listrik hanya menyala beberapa jam, warga menahan aktivitas: usaha rumahan sulit berkembang, anak belajar terbatas, layanan kesehatan terganggu. Karena itu, kehadiran pembangkit listrik berbasis tenaga surya—baik PLTS komunal, PLTS hibrida, maupun perangkat individual—memberi dampak yang cepat terlihat. Beberapa pulau dan kawasan pesisir telah menikmati skema listrik bersih, termasuk lokasi-lokasi di Kepulauan Selayar, Kodingareng (Makassar), Tanamalala, serta Tanakekke (Takalar). Pola ini memperlihatkan bahwa desain sistem yang tepat bisa menghadirkan layanan listrik lebih panjang dan lebih stabil.

Yang menarik, dampak sosial-ekonomi sering muncul dari hal sederhana: lemari pendingin, mesin es kecil, atau lampu penerangan yang membuat warung bisa buka lebih lama. Salah satu kisah yang banyak dibicarakan adalah keluarga di wilayah pesisir yang sebelumnya memakai genset diesel hanya untuk penerangan. Setelah mendapatkan perangkat surya mandiri, mereka mulai memproduksi es dan makanan beku skala rumahan. Pendapatan bertambah bukan karena bantuan tunai, melainkan karena energi membuka waktu dan alat produksi.

PLN juga memperkenalkan inovasi perangkat listrik surya individual yang menggabungkan panel PV atap dengan penyimpanan baterai mikro dan meter prabayar alternatif. Kapasitasnya bervariasi untuk kebutuhan rumah tangga kecil, dan sudah dipasang ratusan unit di beberapa kabupaten kepulauan seperti Pangkep, Sinjai, Luwu Utara, dan Bulukumba. Nilai kebijakan dari pendekatan ini adalah pemerataan: elektrifikasi tidak harus menunggu jaringan utama, tetapi bisa mengisi celah layanan sambil menyiapkan beban produktif.

Namun, ada sisi yang sering jadi batu sandungan: operasi dan perawatan. Panel surya relatif mudah dipasang, tetapi baterai, inverter, dan komponen kelistrikan butuh pengelolaan. Di beberapa tempat, masalah muncul ketika tidak ada teknisi lokal atau tidak ada model iuran pemeliharaan. Karena itu, program EBT yang berhasil biasanya memasukkan tiga komponen sekaligus: pelatihan teknisi setempat, tata kelola tarif/iuran yang transparan, dan jalur layanan purna jual yang jelas.

Transisi dari “listrik untuk lampu” ke “listrik untuk ekonomi” juga menuntut manajemen beban. Jika semua warga membeli perangkat boros energi, sistem akan cepat kewalahan. Di sinilah konservasi energi menjadi bagian dari strategi, misalnya mendorong lampu LED, kulkas hemat energi, dan pengaturan jam operasi mesin es. Program edukasi kecil di tingkat desa sering jauh lebih efektif dibanding poster besar, karena diskusinya langsung menyesuaikan kebiasaan setempat.

Model pembiayaan juga menentukan. Untuk rumah tangga miskin, biaya awal perangkat surya tetap berat. Skema kredit mikro, pembiayaan konsesional, atau dukungan APBDes untuk aset produktif bisa menjadi jembatan. Pengalaman demonstrasi teknologi—seperti pompa surya—menunjukkan bahwa warga bersedia mengalokasikan anggaran desa bila manfaat ekonominya jelas dan ada pendampingan. Pertanyaannya: bagaimana mengubah minat menjadi sistem yang bisa direplikasi lintas pulau?

Salah satu cara adalah memperkuat hubungan antara proyek EBT dan rencana ekonomi desa: produk unggulan apa yang ingin dikembangkan, bagaimana rantai pasoknya, dan peralatan apa yang dibutuhkan. Tanpa itu, perangkat surya hanya menjadi barang bantuan. Dengan itu, energi menjadi infrastruktur ekonomi.

Untuk melihat contoh-contoh penerapan PLTS hibrida di pulau dan diskusi tentang sistem kelistrikan yang lebih andal, materi video berikut kerap membantu pembaca memahami sisi teknis dan sosialnya.

Dari sawah ke tambak: energi terbarukan, konservasi energi, dan penciptaan kerja sebagai paket kebijakan

Menjadikan energi terbarukan sebagai prioritas akan terasa paling kuat ketika ia mengubah struktur biaya sektor riil. Di Sulawesi Selatan, pertanian dan perikanan adalah contoh yang sangat nyata. Banyak petani masih mengandalkan genset diesel untuk pompa irigasi. Ketika harga solar naik atau pasokan tersendat, biaya produksi melonjak dan jadwal tanam terganggu. Dalam beberapa kasus, petani beralih ke bahan bakar lain yang dianggap lebih murah, tetapi kemudian menghadapi masalah baru: pasokan tidak stabil atau kualitas bahan bakar tidak konsisten.

Demonstrasi pompa surya yang dilakukan di beberapa lokasi—misalnya di wilayah Gowa—membuka perspektif baru. Ketika pompa bertenaga tenaga surya berjalan, biaya operasional turun signifikan karena “bahan bakar” datang dari matahari. Dampak ikutannya adalah keberanian petani memperluas area tanam atau meningkatkan intensitas tanam. Minat masyarakat untuk mereplikasi teknologi ini bahkan mendorong diskusi penggunaan anggaran desa, tetapi tantangan utamanya tetap biaya awal yang relatif tinggi. Karena itu, pembiayaan konsesional dan jaminan layanan teknis menjadi dua kunci skala.

Di sektor perikanan, listrik bukan hanya penerangan. Pendinginan menentukan harga jual ikan. Bila nelayan bisa menyimpan hasil tangkap lebih lama, posisi tawar meningkat dan kerugian akibat pembusukan menurun. PLTS komunal yang dipadukan dengan baterai dapat menopang cold storage skala kecil di pulau, apalagi jika diatur dengan manajemen beban yang disiplin. Sekali lagi, konservasi energi bukan jargon: ia menentukan apakah baterai cukup hingga pagi atau habis sebelum tengah malam.

Ada pula dimensi mekanisasi. Sejumlah pegiat desa energi hijau menekankan bahwa separuh aktivitas operasional petani terkait energi—dari pengolahan tanah hingga pengairan. Yang dibutuhkan bukan hanya mengganti genset, melainkan mendorong peralatan listrik seperti traktor ringan, mesin penggiling, atau pengering yang lebih efisien. Jika perangkat produktif ini digerakkan oleh listrik bersih, biaya jangka panjang turun dan emisi berkurang. Ini contoh bagaimana transisi energi terhubung langsung dengan agenda modernisasi pertanian.

Di sisi ketenagakerjaan, transisi energi menciptakan pasar keterampilan baru. Sulawesi Selatan memiliki peluang untuk menjadi pusat teknisi surya dan angin untuk kawasan timur Indonesia, tetapi itu butuh kurikulum, sertifikasi, dan jalur magang. Beberapa lembaga pelatihan dan politeknik telah memulai program terkait energi bersih, termasuk program diploma yang pernah didukung kerja sama internasional. Agar tidak sporadis, pemerintah daerah dapat mengikatnya dengan kebutuhan proyek: setiap instalasi PLTS komunal harus menyertakan paket pelatihan O&M dan rekrutmen lokal.

Perencanaan yang baik juga perlu memperhitungkan realitas energi nasional: cadangan gas menipis dan Indonesia makin sering berada pada posisi impor energi. Dalam konteks itu, ketahanan energi daerah menjadi agenda strategis, bukan isu teknis. Sulawesi Selatan dapat memperkuat posisi tawarnya sebagai wilayah yang siap menyambut investasi karena bauran EBT yang sudah relatif tinggi, tetapi investor juga menuntut kepastian: kemudahan perizinan, kesiapan lahan, serta jaringan yang mampu menyerap pembangkit baru.

Untuk menjaga arah kebijakan tetap membumi, banyak pemerintah daerah memakai pendekatan “paket kebijakan” yang menggabungkan proyek fisik, penguatan kapasitas, dan perubahan perilaku. Poinnya sederhana: teknologi tanpa manusia dan tata kelola hanya akan jadi monumen.

Insight penutup: Ketika Sulawesi Selatan menempatkan EBT sebagai prioritas, ukuran keberhasilannya bukan hanya MW terpasang, melainkan apakah listrik bersih benar-benar menjadi alat peningkat pendapatan, layanan dasar, dan martabat kerja—dan itulah tolok ukur transisi yang adil.