Surabaya perkuat ekosistem fintech melalui program edukasi publik

• Surabaya memposisikan literasi finansial sebagai fondasi agar adopsi layanan digital berlangsung aman dan produktif.
• Kolaborasi pemerintah daerah, regulator, dan industri fintech mengarahkan program edukasi publik pada UMKM, perempuan, dan komunitas.
• Kasus pinjol ilegal dan scam menjadi alasan percepatan penguatan perlindungan konsumen serta penguatan ekosistem yang tepercaya.
• Praktik baik dari FinEXPO dan pelatihan UMKM menunjukkan teknologi bisa mempercepat akses modal bila disertai pembelajaran yang benar.
• Arah 2026: edukasi berbasis data, penguatan keamanan identitas, dan perluasan kanal pembayaran digital yang inklusif.

Di Surabaya, pertumbuhan layanan keuangan digital tak lagi dibaca sebagai tren sesaat. Kota ini menangkap sinyal yang lebih besar: ekonomi sehari-hari—dari warung kopi, pengrajin, hingga penjual di pasar—kian bergantung pada pembayaran nontunai, pencatatan digital, dan akses pembiayaan cepat. Namun, setiap percepatan selalu membawa sisi rapuh: penipuan berkedok investasi, pinjaman online ilegal, serta kebiasaan finansial yang belum siap menghadapi tombol “setuju” yang sekali ditekan bisa memicu komitmen utang berbulan-bulan. Di situlah program edukasi publik menjadi strategi, bukan sekadar kampanye.

Dalam setahun terakhir, agenda literasi dan inklusi didorong lewat forum warga, kelas untuk UMKM, hingga pameran layanan jasa keuangan yang mempertemukan regulator, pemerintah, dan pelaku industri. Narasi besarnya jelas: Surabaya ingin perkuat ekosistem fintech dengan pendekatan yang membumi—mengajari orang cara mengelola arus kas, memahami bunga dan biaya, menjaga data pribadi, serta mengenali layanan legal. Dengan begitu, teknologi dan inovasi tidak berhenti pada unduhan aplikasi, melainkan berubah menjadi perilaku finansial yang lebih sehat dan berdaya saing.

Transformasi Ekonomi Digital Surabaya: Mengapa Ekosistem Fintech Perlu Diperkuat lewat Edukasi Publik

Perubahan terbesar di Surabaya beberapa tahun terakhir terasa pada hal sederhana: cara orang membayar dan menerima uang. Pedagang kaki lima kini memasang kode QR, pengurus RT mengumpulkan iuran lewat transfer, dan pelaku usaha rumahan mulai memisahkan rekening usaha dari rekening pribadi. Perubahan ini mendorong lahirnya ekosistem yang baru—gabungan layanan pembayaran, dompet digital, pembiayaan, dan perangkat pencatatan. Tanpa edukasi, ekosistem itu mudah tumbuh tidak seimbang: cepat di adopsi, lambat di pemahaman.

Di Surabaya, dorongan untuk perkuat ekosistem keuangan digital juga dipicu realitas sosial: tingginya paparan masyarakat pada tawaran pinjaman instan dan investasi “pasti untung”. Ketika literasi rendah, fitur yang seharusnya membantu justru berubah menjadi pintu masuk masalah. Misalnya, seorang pedagang online bisa tergoda mengambil pinjaman untuk menutup biaya iklan, tetapi tidak menghitung kemampuan bayar saat penjualan turun. Di sisi lain, ada pula keluarga yang membagi OTP kepada pihak yang mengaku petugas, lalu saldo terkuras dalam hitungan menit.

Karena itu, program edukasi tidak bisa berhenti pada materi “cara memakai aplikasi”. Surabaya membutuhkan pembelajaran yang menekankan logika finansial: memahami arus kas, menyusun dana darurat, dan membaca konsekuensi biaya layanan. Edukasi juga perlu menyentuh aspek perlindungan konsumen, termasuk penjelasan tentang lembaga pengawas, status legal penyelenggara, dan jalur pengaduan. Kekuatan Surabaya ada pada jejaring komunitasnya—mulai dari kader warga hingga pelaku UMKM—yang dapat menjadi kanal edukasi berulang, bukan sekali datang lalu selesai.

Untuk melihat konteks yang lebih luas, pembaca bisa membandingkan pendekatan kota-kota lain yang juga menyiapkan literasi digital sebagai prasyarat pertumbuhan. Salah satunya, pembahasan tentang literasi keuangan digital di Medan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya akses, melainkan kemampuan memilah layanan yang aman dan sesuai kebutuhan. Perspektif global pun relevan: perubahan regulasi di berbagai negara menjadi pelajaran tentang mengimbangi inovasi dengan perlindungan, seperti yang dapat ditelusuri pada ulasan aturan teknologi finansial di China.

Dengan kata lain, Surabaya tidak sekadar mengejar kota “serba digital”. Ambisinya lebih spesifik: menjadikan digitalisasi sebagai alat peningkatan produktivitas warga. Ketika edukasi publik berjalan, manfaat teknologi bisa dirasakan sebagai penghematan waktu, akses pembiayaan yang lebih adil, dan pencatatan usaha yang rapi. Insight kuncinya: ekosistem fintech yang kuat lahir dari kebiasaan finansial yang kuat.

Program Edukasi Publik untuk UMKM: Studi Kasus Pelatihan GoPay–Findaya dan Dampaknya pada Praktik Bisnis

Salah satu contoh paling konkret dari arah kebijakan literasi di Surabaya terlihat dari kegiatan edukasi finansial yang menyasar pelaku UMKM. Pada Oktober 2025, GoPay bersama Findaya menggelar pelatihan untuk 100 pelaku UMKM di Surabaya—format yang relevan karena melibatkan peserta yang benar-benar menjalankan usaha harian. Kelas semacam ini memberi gambaran bahwa edukasi publik bukan materi abstrak, melainkan latihan mengambil keputusan: kapan perlu modal, bagaimana menyusun target, dan bagaimana memanfaatkan layanan digital secara efisien.

Bayangkan tokoh fiktif, Rani, pemilik usaha sambal kemasan di kawasan Rungkut. Sebelum ikut pelatihan, ia mencampur uang belanja rumah dengan uang usaha, sehingga sulit mengukur laba. Di sesi pengelolaan keuangan digital, ia belajar membagi pos: biaya produksi, pengemasan, pemasaran, dan cadangan. Dengan pencatatan sederhana di aplikasi, Rani bisa melihat minggu mana penjualan turun dan menahan pengeluaran iklan. Di titik ini, pembelajaran mengubah perilaku: bukan sekadar “bisa pakai dompet digital”, tetapi “paham mengendalikan arus kas”.

Porsi lain yang penting adalah strategi pembiayaan. Banyak UMKM mengira semua pinjaman itu sama, padahal struktur biaya, tenor, dan tujuan penggunaan harus selaras. Pelatihan yang memperkenalkan akses permodalan digital membantu pelaku usaha mengenali kapan pembiayaan produktif masuk akal, misalnya untuk membeli alat produksi yang mempercepat output, bukan untuk menutup gaya hidup. Dengan cara ini, inovasi pembiayaan digital bisa menjadi pengungkit pertumbuhan, bukan beban yang menjerat.

Pada level kota, kelas-kelas UMKM seperti ini berfungsi sebagai “laboratorium” kebijakan: pemerintah bisa mengamati pertanyaan peserta—tentang biaya layanan, keamanan akun, hingga cara menyaring tawaran pinjol—lalu menyusun materi lanjutan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan Surabaya untuk memperbanyak edukasi berbasis kasus nyata, bukan presentasi satu arah. Apakah warga lebih mudah paham jika diberi contoh chat penipuan yang sering beredar? Umumnya iya, karena mereka langsung menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari.

Surabaya juga dapat belajar dari daerah lain dalam menghubungkan edukasi dengan kebutuhan infrastruktur bisnis. Misalnya, pembahasan tentang pemanfaatan cloud untuk UMKM di Makassar menyoroti pentingnya pencatatan dan penyimpanan data usaha yang rapi. Jika UMKM Surabaya sudah paham pembayaran digital, langkah berikutnya adalah memperkuat manajemen data dan inventori agar lebih bankable.

Insight penutupnya: ketika program edukasi publik menyentuh rutinitas UMKM—mencatat, menagih, membayar, meminjam—maka ekosistem fintech tumbuh dari bawah, dengan disiplin yang membuatnya tahan guncangan.

Diskusi dan lokakarya literasi keuangan digital di Surabaya juga sering terdokumentasi dalam berbagai konten video edukatif; menelusuri rekaman acara serupa dapat membantu publik memahami pola materi yang efektif.

FinEXPO Surabaya dan Peran KrediOne: Literasi, Inklusi, dan Kepercayaan sebagai Fondasi Ekosistem

Jika kelas UMKM memperkuat kemampuan di tingkat mikro, maka pameran seperti FinEXPO berperan sebagai panggung koordinasi: mempertemukan regulator, pemerintah, industri, dan warga dalam satu ruang dialog. Di Surabaya, FinEXPO 2025 menjadi salah satu titik penting karena menempatkan literasi sebagai pengalaman langsung. Pengunjung tidak hanya menerima brosur, tetapi berinteraksi dengan simulasi, konsultasi, dan contoh kasus. Model ini efektif karena literasi finansial sering kalah oleh rasa sungkan bertanya; booth interaktif membuat orang lebih berani mengakui kebingungan mereka.

KrediOne, salah satu peserta aktif, menekankan dua hal: akses dan edukasi. Hingga September 2025, perusahaan ini melaporkan penyaluran pembiayaan sekitar Rp9,7 triliun kepada kelompok yang kurang terlayani perbankan. Angka ini relevan dibaca dalam konteks Surabaya dan Jawa Timur: kebutuhan modal UMKM besar, tetapi tidak semua pelaku usaha memiliki agunan atau riwayat kredit formal. Namun penyaluran dana saja tidak cukup. Tanpa edukasi, inklusi bisa berubah menjadi eksklusi baru—orang “masuk” layanan, tapi keluar dengan masalah.

Karena itu, materi yang diangkat di ruang edukasi KrediOne menyoroti praktik meminjam yang sehat, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan pada regulasi. Warga diajak memahami perbedaan layanan legal dan ilegal, membaca ringkasan biaya, serta mengukur kemampuan bayar sebelum menyetujui perjanjian. Model “edukasi sambil praktik” ini penting untuk membangun kepercayaan. Dalam ekosistem digital, kepercayaan adalah mata uang: sekali hilang karena penipuan atau salah paham biaya, adopsi bisa mundur dan menyulitkan semua pihak.

Supaya pembaca melihat benang merah antara akses modal dan kesiapan ekosistem, berikut tabel ringkas yang merangkum komponen yang biasanya ditekankan dalam program literasi di Surabaya—dengan contoh implementasi pada event seperti FinEXPO.

Kekuatan FinEXPO juga terletak pada efek samping yang sering luput: kolaborasi tindak lanjut. KrediOne, misalnya, tidak berhenti pada pameran; mereka melakukan pertemuan dengan OJK daerah dan menjangkau media lokal agar pesan literasi menyebar lebih luas. Di era 2026, pola komunikasi semacam ini makin penting karena hoaks finansial menyebar cepat di grup chat. Ketika pesan resmi hadir lewat banyak kanal—komunitas, media, dan event—warga lebih mudah membedakan informasi yang dapat dipercaya.

Insight akhirnya: pameran bukan sekadar keramaian, melainkan mekanisme mempertemukan teknologi dengan standar etika dan pemahaman warga, sehingga ekosistem fintech tumbuh lebih tahan banting.

Sinergi Pemkot, OJK, dan Komunitas: Strategi Memberantas Scam dan Menguatkan Pembelajaran Keuangan Digital

Di Surabaya, literasi keuangan digital tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan konsumen. Ketika kasus penipuan meningkat, jawaban yang paling realistis bukan hanya penindakan, melainkan pencegahan yang sistematis. Karena itu, sinergi antara pemerintah kota, OJK, dan jaringan komunitas menjadi tulang punggung: regulasi memberi pagar, edukasi memberi kompas, dan komunitas memberi jangkauan.

Salah satu strategi yang sering dibicarakan dalam forum literasi adalah memanfaatkan kader atau penggerak warga sebagai “penerjemah” bahasa kebijakan. Materi seperti “cek legalitas” atau “pahami persetujuan akses data” sering terdengar teknis. Namun ketika diterangkan oleh orang yang dekat dengan warga—dengan contoh nyata seperti modus chat kurir palsu, undangan investasi, atau tautan undian—pesan lebih cepat melekat. Pertanyaannya, mengapa warga lebih percaya? Karena edukasi publik yang efektif selalu punya konteks sosial: bahasa, kebiasaan, dan problem harian.

Program yang baik juga menggabungkan edukasi dengan mekanisme tindak lanjut. Misalnya, setelah sosialisasi, warga didorong menyusun kebiasaan sederhana: mengganti PIN berkala, mengaktifkan verifikasi berlapis, memeriksa izin aplikasi, dan menyimpan bukti transaksi. Kebiasaan ini tampak sepele, tetapi dampaknya besar ketika terjadi sengketa. Di sisi UMKM, tindak lanjut bisa berupa klinik konsultasi: pelaku usaha membawa catatan transaksi satu bulan, lalu didampingi menyusun proyeksi arus kas. Ini adalah pembelajaran berbasis praktik, bukan ceramah.

Untuk memperkuat narasi bahwa edukasi adalah investasi kota, Surabaya dapat mencontoh gagasan pembiayaan yang mendorong inovasi lebih awal, seperti pembahasan tentang program pembiayaan startup tahap awal. Bagi Surabaya, relevansinya ada pada desain kebijakan: akses modal sebaiknya dibarengi inkubasi, pendampingan legal, dan literasi risiko. Tanpa itu, inovasi bisa cepat, namun rapuh.

Contoh alur edukasi publik yang dapat direplikasi di kelurahan

Agar tidak berhenti sebagai slogan, berikut alur yang realistis diterapkan di tingkat kelurahan—menggabungkan pencegahan scam, keterampilan finansial, dan pemahaman layanan legal. Alur ini dapat dijalankan berkala sehingga warga punya ruang bertanya berulang.

1. Pemetaan masalah: kumpulkan cerita warga tentang penipuan, pinjol, atau transaksi gagal, lalu kategorikan modusnya.
2. Kelas singkat 60 menit: fokus pada satu topik (misalnya “phishing dan OTP”), gunakan contoh layar dan roleplay.
3. Praktik langsung: peserta mengecek pengaturan keamanan ponsel, izin aplikasi, dan mengaktifkan fitur keamanan akun.
4. Klinik UMKM: pelaku usaha membawa data transaksi, dibantu menyusun pos biaya dan target cicilan aman.
5. Rujukan resmi: warga diberi jalur verifikasi legalitas dan pengaduan, serta didorong melapor jika menemukan modus baru.

Yang membuat alur di atas kuat adalah ritme: edukasi tidak dibangun sekali, melainkan dilatih seperti kebiasaan olahraga. Saat pola ini menjadi budaya warga, efeknya merembet ke kualitas data ekonomi lokal: transaksi tercatat lebih baik, pengeluaran lebih terukur, dan pelaku usaha lebih siap ketika bertemu lembaga pembiayaan formal.

Insight penutupnya: sinergi yang efektif bukan sekadar “kerja sama”, melainkan pembagian peran yang jelas—regulator menjaga standar, pemerintah memperluas jangkauan, komunitas menghidupkan materi menjadi tindakan.

Roadmap 2026: Teknologi, Inovasi, dan Model Pembelajaran yang Membuat Ekosistem Fintech Surabaya Berkelanjutan

Memasuki 2026, tantangan literasi finansial tidak lagi soal mengenalkan layanan digital, melainkan memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan produktif. Surabaya dapat membangun roadmap yang memadukan teknologi, inovasi, dan pembelajaran berulang. Ukurannya bukan hanya “berapa banyak yang punya aplikasi”, tetapi “berapa banyak yang makin cerdas mengelola uang dan risiko”. Ketika ukuran berubah, desain program juga harus ikut berubah.

Pertama, edukasi perlu lebih berbasis data dan perilaku. Misalnya, materi untuk UMKM bisa dipetakan berdasarkan sektor: kuliner, fesyen, jasa, atau manufaktur rumahan. Setiap sektor punya pola arus kas berbeda, sehingga kebutuhan pembiayaan dan risiko keterlambatan bayar juga berbeda. Dengan segmentasi, pesan menjadi lebih tepat: pedagang musiman perlu strategi dana cadangan, sementara usaha jasa perlu edukasi tentang invoice dan tempo pembayaran. Ini membuat program edukasi publik terasa personal, bukan generik.

Kedua, keamanan identitas harus menjadi “kurikulum wajib”. Banyak penipuan modern memanfaatkan kebocoran data, social engineering, dan manipulasi psikologis. Maka pembelajaran perlu mengajarkan keterampilan digital dasar: mengecek tautan, mengenali aplikasi tiruan, memahami izin akses kontak, serta membedakan komunikasi resmi dan palsu. Surabaya juga dapat mendorong standar keamanan di pelaku industri: notifikasi transaksi yang jelas, kontrol akses yang mudah, dan edukasi di dalam aplikasi. Saat edukasi publik bertemu desain produk yang aman, perlindungan menjadi berlapis.

Ketiga, Surabaya bisa memperluas kanal pembelajaran lewat edutech dan konten video pendek, namun tetap ditopang pertemuan tatap muka. Konten online bagus untuk jangkauan, tetapi diskusi langsung bagus untuk membongkar miskonsepsi. Format hybrid juga membantu kelompok yang sering terlewat—pekerja shift, ibu rumah tangga, dan pedagang pasar—yang waktunya tidak selalu cocok dengan jam kantor. Pertanyaannya: apakah edukasi harus formal? Tidak. Justru kelas di balai RW, pojok layanan publik, atau acara car free day sering lebih efektif karena warga datang tanpa beban.

Keempat, penguatan akses modal perlu berjalan seiring dengan pendampingan. Di sini, logika “akses + literasi + monitoring” menjadi penting. Pelaku usaha yang baru pertama mengambil pembiayaan digital dapat didampingi menyusun rencana penggunaan dana, target pendapatan, dan strategi mitigasi jika penjualan turun. Pola ini mencegah utang dipakai untuk menutup lubang konsumsi. Dalam jangka panjang, pendampingan membuat kualitas portofolio pembiayaan lebih sehat, yang pada akhirnya menurunkan biaya risiko dan meningkatkan kepercayaan publik.

Terakhir, Surabaya dapat menghidupkan ekosistem inovasi lokal dengan menghubungkan kebutuhan warga dan solusi startup. Namun, inovasi tidak boleh berjalan liar; ia perlu rambu kepatuhan dan literasi. Pengalaman negara lain memperlihatkan bagaimana penataan regulasi yang ketat bisa mengarahkan pertumbuhan agar lebih stabil, dan wawasan semacam itu dapat dipelajari dari pembahasan dinamika regulasi teknologi finansial. Di level domestik, dialog lintas kota tentang pembiayaan tahap awal juga penting agar Surabaya dapat mengadopsi praktik pendampingan yang terbukti.

Untuk memperkaya perspektif, berikut kanal video yang relevan untuk memahami pola kampanye literasi dan ekosistem layanan digital di Indonesia—berguna bagi warga, UMKM, maupun pegiat komunitas yang ingin meniru format edukasi yang komunikatif.

Insight akhirnya: ketika Surabaya menggabungkan edukasi yang membumi, perlindungan yang tegas, dan inovasi yang diarahkan pada kebutuhan nyata, maka ekosistem fintech tidak hanya tumbuh cepat—ia tumbuh sehat dan berkelanjutan.